NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
Y A Y A S A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;

b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.

5. Hari adalah hari kerja.

6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas .

Pasal 3

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal 7

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 9

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

(2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.

(3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.

(2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

(3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 12

(1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu :

a. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau

b. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.

(2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

(1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.

(2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

c. jangka waktu pendirian;

d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;

e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;

i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang :

a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.

(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

BAB III
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.

(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

(1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 20

(1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.

(2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.

(3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB IV
PENGUMUMAN

Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.

(3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 26

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
ORGAN YAYASAN

Bagian Pertama
Pembina

Pasal 28

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 29

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Pasal 30

(1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 31

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. seorang ketua;

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara.

(3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

(4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 34

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Pasal 35

(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pasal 36

(1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau

b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 37

(1) Pengurus tidak berwenang :

a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan

c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

(2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Pasal 38

(1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 39

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Bagian Ketiga
Pengawas

Pasal 40

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 41

(1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pasal 42

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Pasal 43

(1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

Pasal 46

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

Pasal 47

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

BAB VII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 50

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.

Pasal 51

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Pasal 53

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :

a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;

b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;

c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau

d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 54

(1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

(2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 55

(1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.

(2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

(3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pasal 56

(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

BAB IX
PENGGABUNGAN

Pasal 57

(1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

(4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

Pasal 59

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Pasal 60

(1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 62

Yayasan bubar karena :

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 63

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

(2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.

(3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.

Pasal 64

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.

(2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.

(3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Pasal 65

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 66

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 67

(1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

(2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

BAB XI
YAYASAN ASING

Pasal 69

(1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.

(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 73

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd
Lambock V. Nahattands


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
Y A Y A S A N

I. UMUM

Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Di samping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktak perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu, Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran Yayasan baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Seperti hal PT dan Firma untuk mendirikan CV juga dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai Pendiri Perseroan yang dibuat dengan akta otentik sebagai Akta Pendirian oleh Notaris. Para pendiri Perseroan Komanditer ini adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari Persero Aktif yang disebut Persero Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dan satu lagi Persero Pasif/diam yang disebut sebagai Persero Komanditer di dalam Akta Pendirian.

 

Untuk mengajukan permohonan akta pendirian CV, para pendiri dapat secara bersama-sama, atau memberikan kuasa kepada salah satu pendiri, dan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap Notaris

 

Persiapan Pendirian CV

Tentukan kualifikasi / golongan perusahaan; Usaha Mikro, Kecil atau Menengah, Kuaifikasi ini nantinya akan menentukan kemampuan perusahaan melaksanakan pekerjaan khususnya pada saat perusahaan ingin mengikuti Tender/Pelelangan sebagai penyedia barang dan jasa di Instansi Pemerintah.

 

Sebelum permohonan Akta Pendirian CV diajukan kepada Notaris, minimal ada beberapa hal yang harus anda siapkan sebagai dasar pembuatan Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan yaitu;

 

Nama Para Pendiri Perusahaan Keterangan
Anda harus menetapkan para pendiri perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;

 

1)      Jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih.

2)      Pendiri harus warga negara Indonesia

 

Para pendiri terdiri terdiri dari Persero Aktif yang menjadi Persero Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dan seorang lagi sebagai Persero Komanditer

 

 

 

Nama Perusahaan Keterangan
Anda harus menetapkan nama perusahaan.

 

Nama perusahaan harus didahulukan dengan frase CV yang terdiri dari satu suku kata atau lebih, contoh;

 

CV. MEGACIPTA

CV. KARYA TECHNOLOGY

CV. SURYA KENCANA ABADI

CV. ADIJAYA UTAMA

CV. META ENGINEERING CONSULTANT, dll

 

Anda bebas menentukan nama perusahaan tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu Menteri seperti hal-nya PT.

 

Usahakan buatlah nama perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahan yang bersifat umum/spesialis .

Memiliki nama perusahaan yang unik adalah keuntungan sendiri.

Tempat dan Kedudukan Perusahaan Keterangan
Pada saat Perseroan didirikan harus mempunyai tempat kedudukan didaerah kota atau kabupeten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar (akta pendirian).

 

1.       Tetapkan kota/kabupaten sebagai tempat keududukan peseroan yang sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan

2.       Memiliki alamat jelas sebagai kantor perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

 

 

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta Perusahaan harus berdomisili dilingkungan komersial/tempat usaha (non perumahan) seperti Ruko/Rukan yang harus dibuktikan dengan IMB dan bukti sewa/kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha tersebut.

 

Jika alamat perusahaan berdomisili di Gedung Perkantoran maka lampirkan bukti perjanjian sewa/kontrak dan bukti PPN atas sewa tempat usaha tersebut.

 

Bukti tersebut diatas harus dilampirkan untuk melengkapi persyaratan perizinan perusahaan.

Modal Perusahaan Keterangan
Besarnya modal perusahaan ini tidak disebutkan dalam akta pendirian atau perubahnnya, termasuk besarnya jumlah modal yang ditempatkan/disetor oleh para pendiri perseroan. Modal perseroan hanya disebutkan dalam SIUP, nilai kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tenah dan bangunan). Lihat kriteria usaha Perdagangan Barang dan Jasa
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Keterangan
Anda harus menetapkan Maksud dan tujuan perseroan yaitu bidang usaha serta jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perusahaan.

 

Perusahaan ini dapat memiliki banyak kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagai acuan untuk menetapkan bidang usaha dan jenis kegiatan usaha tersebut silahkan lihat informasi terkait dibawah ini;

 

Maksud dan tujuan perseroan

Bidang usaha Pemasokan barang dan Jasa

Bidang usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor)

Bidang usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

Pengurus Perseroan Terbatas Keterangan
Para pendiri perseroan harus menetapkan/mengangkat seorang Dirketur dan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut;

 

1.       Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris.

2.       Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama.

Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat/ditetapkan  sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat sesorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.
   

 

Jika anda sudah menyiapkan informasi diatas,  maka anda sudah siap untuk mengajukan permohonan Pendirian CV kepada Notaris yang berwenang sebagai langkah awal berdirinya Perusahaan.

 

Permohonan Pendirian CV tersebut bisa diajukan bersama-sama oleh para pendiri kepada Notaris atau memberikan kuasa kepada salah satu pendiri atau kepada pihak lain untuk menghadap Notaris.

 

Setelah Akta Pendirian PT selesai dibuat, yang harus anda lakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pendaftarn ke Pengadilan Negeri, SIUP, atau Izin Usaha Lainnya, TDP serta Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha yang dibutuhkan perusahaan untuk

1. Perseroan Terbatas / PT Tertutup

PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtangankan ke orang atau pihak lain.

2. Perseroan Terbatas / PT Terbuka

PT terbuka adalah jenis PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.

3. Perseroan Terbatas / PT Domestik

PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

4. Perseroan Terbatas / PT Asing

PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.

5. Perseroan Terbatas / PT Perseorangan

PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memilik kekuasaan tunggal, yaitu mengusai wewenang diektur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.

6. Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik

PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

—-

Tambahan :
– Orang yang membeli saham disebut pemegang saham
– Tujuan membeli saham : menjadi bagian pemilik suatu perusahaan, untuk mendapatkan dividen dan bisa juga untuk spekulasi agar mendapat capital selisih harga beli dengan harga jual.



MERKANTILISME, REVOLUSI INDUSTRI,

dan KAPITALISME

A. Merkantilisme

Pengertian :

Paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna memupuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyakanya sebagai standard dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan dan kekuasaan Negara tersebut.

Latar Belakang :

Munculnya Negara-negara merdeka di Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda)

Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya.

Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat sehingga ditetapkan logam mulia sebagai standart ukuran kekayaan suatu Negara.

Dibuka jaringan perdagangan ke luar negeri dan diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru.

Kebijakan Pelaksanaan dan Perencanaan Ekonomi Merkantilisme :

Ø      Berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya

Ø      Meningkatkan perdagangan luar negeri

Ø      Mengembangkan industri berorientasi ekspor

Ø      Meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri

Ø      Melibatkan Negara sebagai pengawas perekonomian

Ø      Melakukan perlindungan barang dagangan dengan menggunakan bea masuk yang sangat tinggi.

Ø      Meminta bayaran tunai dalam bentuk emas jika suatu Negara mengekspor lebih dari Negara lain.

B. Revolusi Industri

Pengertian :

Perubahan radiakal struktur masyarakat agraris ke industri serta perubahan penggunaan sarana produksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin.

Tahapan perkembangan menuju Revolusi Industri :

  1. Industri Rumah Tangga (home industry)

Produksi barang dilakukan di dalam rumah tangga dan bersifat musiman. Proses produksi dilakukan secara manual dan tidak terspesialisasi.

Pekerja ; anggota keluarga sendiri dan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.

  1. Industri Manufaktur

Tersedia tempat kerja untuk kurang lebih 10 orang pekerja di halaman belakang rumah dan dibagian depan dibangun toko untuk menjual hasil industri. Muncul Gilda dan Tengkulak.

  1. Industri Pabrik

Telah mengenal pabrik dengan teknologi mesin industri. Mulai digunakan system ban berjalan. Buruh hanya bekerja membuat hasil industri penjualan diserahkan pada bagian pemasaran.

Latar Belakang Munculnya Revolusi Industri :

  1. Berkembangnya tata kehidupan agraris yang bercorak feodal
  2. Meletusnya Perang Salib (1096-1291) yang menghubungkan antara Negara Eropa dan dunia Timur yang menyebabkan terjalin hubungan dagang antar keduanya.
  3. Munculnya kota-kota dagang di Eropa seperti Florence, Venesia, Genoa, yang diikuti dengan munculnya usaha-usaha industri kecil atau industri Rumah Tangga. Muncul Gilda dan Hnasa
  4. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar.

Akibat Revolusi Industri :

  1. Barang-barang konsumsi menjadi berlimpah dan dapat dibeli dengan harga murah sebab dengan mesin industri barang-barang dapat tercetak dengan mudah sehingga harganya lebih murah.
  2. Terjadi urbanisasi karena munculnya kota-kota industri sehingga banyak orang yang bekerja di pabrik dengan upah yang minimum,banyak pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan banyak kerusuhan.
  3. Upah kerja yang rendah dengan waktu kerja yang panjang, pemakaian tenaga wanita dan anak-anak, serta fasilitas kerja yang buruk. Hal ini menyebabkan terjadi pemogokan yang disertai kerusuhan dan perusakan.
  4. Terjadinya jurang pemisah antara pengusaha dengan buruh/ pekerja. Dimana pengusaha semakin kaya, sedangkan buruh semakin miskin (terjadi ketimpangan ekonomi)
  5. Hasil industri semakin melimpah sehingga pasar semakin luas. Lalu lintas barang berjalan cepat. Transportasi berkembang pesat baik di darat, laut, maupun udara.
  6. Diperlukan daerah-daerah untuk pemasaran, investasi dan pemasokan bahan mentah bagi industri-industri bangsa-bangsa Eropa untuk melindungi kegiatan ekonominya. Sehingga mulailah kolonialisme oleh bangsa-bangsa Eropa.

Revolusi Sosial

Merupakan proses perubahan struktur social masyarakat kea rah yang lebih baik dan berlangsung secara radikal.

Faktor pendukungnya adalah sebagai berikut :

  1. Urbanisasi besar-besaran ke kota-kota industri sedang perumahan tidak mampu menampung mereka
  2. Kondisi kehidupan kaum buruh yang sangat buruk
  3. Perbedaan tingkat kehidupan kaum kaya dan miskin yang sangat mencolok.

Timbulnya berbagai macam tuntutan perubahan menyebabkan muncul sejumlah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Inggris.

C. Kapitalisme

Pengertian :

Kapitalisme adalah sebuah system ekonomi dimana individu secara privat melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang, dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks

Kapitalisme menurut Karl Marx, adalah sebuah system dimana pemilik modal menjadi penentu dari seluruh kebijakan pasar dan harga barang dengan meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

Pada abad 18 saat berkembang revolusi industri banyak muncul para pemilik modal yang menguasai peralatan industri, mempekerjakan manusia untuk menjalankan mesin.

Tujuan kapitalisme adalah biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi.

Ciri-ciri Kapitalisme :

  1. Modal dan barang-barang yang digunakan sebagai proses produksi dimiliki secara pribadi.
  2. Aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjualan dan pembelian
  3. Pemilik modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan maksimalnya dengan mendayagunakan sumber daya produksi dan pekerjaannya.
  4. Pengawasan Negara diupayakan seminimal mungkin, Negara sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya pelaksanaan dari system kapitalisme

D. Keterkaitan Merkantilisme, Revolusi Industri, dan Kapitalisme

Merkantilisme terjadi ditujukan untuk kepentingan mengembangkan industri di Negara-negara Eropa dimana saat itu Negara-negaraEropa khususnya Inggris sedang mengembangkan Revolusi industri dimana untuk melaksanakan revolusi Industri tersebut bahan baku industri dibutuhkan diusahakan dibeli dengan harga yang semurah-murahnya dan mendapatkan yang sebanyak-banyaknya sehingga dilaksanakan merkantilisme.

Munculnya revolusi Industri membuka peluang bagi para pemilik modal untuk membuka dan memdirikan industri. Mereka semakin berlomba-lomba menanamkan modalnya. Hal ini menyebabkan munculnya kapitalisme, dimana setiap individu yang mempunyai modal mempunyai hak penuh untuk menentukan kegiatan produksinya.

Kolonialisme dan Imperialisme

A. Persamaan dan Perbedaan Kolonialisme dan Imperialisme

Persamaan dari kolonialisme dan imperialisme adalah

keduanya merupakan penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah atau suatu bangsa oleh bangsa lainnya.

Perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme dilihat dari :

a. Asal Kata

  • Kolonialisme berasal dari kata colonia dalam bahasa latin yang artinya tanah permukiman/ jajahan.
  • Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Atau dari kata imperium yang artinya kerajaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luar.

b. Pengertian

§   Kolonialisme adalah suatu sistem dimana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal.

§   Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya.

c. Tujuan Penguasaan Wilayah

oKolonialisme tujuannya untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi perkembangan industri dan memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut.

oImperialisme, melakukan penjajahan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan dan dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan.

B. Imperialisme

Berdasarkan waktu munculnya imperialisme dibagi menjadi 2 yaitu: imperialisme kuno, dan imperialisme modern. Adapun perbedaan dari Imperialisme kuno dan imperialisme modern adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya

  • Imperialisme Kuno terjadi sebelum revolusi industri
  • Imperialisme Modern terjadi setelah revolusi industri

b. Segi Kepentingan

  • Imperialisme Kuno, adanya dorongan untuk kepentingan mencari tanah jajahan karena keinginan mencapai kejayaan (glory),memiliki kekayaan (gold), menyebarkan agama (gospel).
  • Imperialisme Modern, adanya dorongan kepentingan ekonomi, keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya dan untuk memenuhi kebutuhan industri dimana negara jajahan sebagai sumber penghasil bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri.

c. Contoh negara yang menganut

  • Imperialisme Kuno : Portugis, Spanyol, Romawi
  • Imperialisme Modern : Inggris, Perancis, belanda, Jerman, dan Italia.

Akibat adanya imperialisme :

v     Berkembang penanaman modal di daerah jajahan oleh kaum partikelir/swasta

v     Perdagangan dunia semakin meluas

v     Negara jajahan semakin miskin

v     Rakyat jajahan serta kekurangan karena rakyat dibebankan berbagai macam kewajiban tanpa memiliki hak

v     Kebudayaan penduduk asli digeser dan dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa Eropa.

Kolonialisme Barat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa-peristiwa di Eropa pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13. Dan perubahan-perubahan di Eropa membawa pengaruh terhadap dunia timur. Perubahan tersebut diantaranya adalah adanya reformasi Gereja (abad 16-17), Gerakan Merkantilisme, Revolusi Perancis(1789), Revolusi Industri(1780).

MASUK DAN BERKEMBANGNYA KEKUASAAN BANGSA-BANGSA EROPA DI INDONESIA

A. MASUK DAN BERKEMBANGNYA KEKUASAAN BANGSA PORTUGIS DI INDONESIA

MASUKNYA :

Alfonso de Albuquerque, menyerang Malaka dan berhasil menguasainya pada tahun 1511, dimana Malaka saat itu diperkirakan memiliki banyak kekayaan berupa rempah-rempah.

Di bawah pimpinan Francisco Serro sampai di Maluku pada tahun 1512 tepatnya di ternate setelah sebelumnya singgah terlebih dahulu di Gresik dan Banda.

Portugis mampu menguasai Maluku dikarenakan jasanya membantu Ternate mengalahkan Tidore.

PERKEMBANGANNYA ;

Untuk membantu Ternate tersebut Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng pertahanan (1522) yang awalnya digunkan untuk menahan serangan Tidore tetapi selanjutnya dikuasai oleh Portugis.

Selain itu Portugis berhasil mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku (Ternate) sebagai upah usahanya mengalahkan Tidore. Karena monopoli tersebut maka perdagangan rempah-rempah di Ternate hanya boleh dilakukan oleh Portugis.

Setelah mengetahui betapa merugikannya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis tersebut maka Ternate mulai menolak kedatangan Portugis yang selanjutnya.

Puncak penolakannya yaitu dengan terbunuhnya raja Hairun (Raja Ternate) oleh Portugis yang menyebabkan Portugis diusir dari Maluku pada 1575.

Selain itu Portugis selama di Maluku berusaha menyebarkan agama Kristen sementara itu penduduk Ternate saat itu beragama Islam. Perilaku Portugis selama berada di Maluku pun dinilai tidak sopan.

Portugis akhirnya berusaha mencari daerah lain yaitu di Sumatera dan di Jawa meskipun di Sumatera dia berusaha menguasai cengkeh dan lada tetapi kurang berhasil sebab Aceh sangat kuat dalam perdaganagn lada.

Portugis di Indonesia dari tahun 1511 sampai 1641.

B. MASUK DAN BERKEMBANGNYA KEKUASAAN BANGSA BELANDA MASA VOC DI INDONESIA

MASUKNYA :

Cornelis de Houtman memimpin pelayaran dari Belanda tahun 1595 dan tiba di Banten Juni 1596. Dari Banten pelayaran dilanjutkan ke Maluku dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya disana.

BERKEMBANGNYA VOC:

VOC dibentuk pada Maret 1602 karena adanya persaingan dagang antara sesama kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuk VOC untuk mengatasi persaingan antara para pedagang Belanda. Hal ini disebabakan harga rempah-rempah di Eropa semakin tidak terkendali. VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) merupakan Perserikatan Maskapai Hindia Timur.

VOC mempunyai hak-hak istimewa yang diberikan oleh Parlemen Belanda disebut hak Oktrooi.

Disamping hak istimewa, VOC juga mempunyai kewajiban khusus terhadap pemerintah Belanda.

VOC wajib melaporkan hasil keuntungan dagangnya kepada Parlemen Belanda.

VOC juga wajib membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi berbagai perangan.

Heeren XVII mengangkat Gubernur Jenderal VOC, dengan tugasnya menangani urusan-urusan VOC di Hindia Belanda. Dibentuk pula Dewan Hindia untuk memberi nasihat dan mengawasi tindakan Gubernur Jenderal.

Pusat kegiatan perdagangan VOC ada di Ambon.

Jan Pieterzoon Coen membantu Pangeran Jayakarta dalam serangan terhadap Kerajaan Banten dan kerajan Banten berhasil dikalahkan. Jan Pieterzoon Coen kemudian membangun kembali kota Jayakarta dan memberinya nama Batavia. Batavia dijadikan sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu Batavia resmi menjadi markas besar VOC di Indonesia.

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran disebabkan :

1.     Gencarnya persainagn dari bangsa Perancis dan Inggris.

2.     Korupsi dan pencurian yang dilakukan para pegawai VOC.

3.     Maraknya perdagangan gelap di jalur monopoli VOC.

4.     Besarnya aggaran belanja VOC tidak sebanding dengan pemasukkannya.

Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 dengan segala tanggungjawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda dengan tujuan agar wilayah Indonesia tetap dalam pengendalian Belanda.

C. MASUK DAN BERKEMBANGNYA KEKUASAAN BANGSA BELANDA MASA DAENDELS DI INDONESIA

MASUKNYA :

Cornelis de Houtman memimpin pelayaran dari Belanda tahun 1595 dan tiba di Banten Juni 1596. Dari Banten pelayaran dilanjutkan ke Maluku dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya disana.

PERKEMBANGAN MASA DAENDELS:

Setelah VOC bubar dan diambil alih oleh Belanda, maka Raja Louis Napoleon Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia.

Herman Willem Daendels berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Daendels:

1.     Bidang Pertahanaan, ia bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang saat itu sedang berperang melawan Perancis.

2.     Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang Indonesia.

3.     Membangun benteng-benteng militer, pabrik senjata, dan rumah sakit militer.

4.     Membangun jalan utama yang yang menghubungkan kota-kota sepanjang pantai utara Jawa. Jalan tersebut membentang dari Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur.

5.     Pembangunan Pelabuhan di Banten, Merak, dan Surabaya, serta membuat perahu-perahu untuk keperluan pemerintahannya.

6.     Daendels berusaha untuk menanamkan kekuasaannya di kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia, dan berusaha untuk mengubah tata cara lama dalam tradisi kerajaan-kerajaan Indonesia.

7.     Menjual tanah rakyat kepada pengusaha swasta asing dari Belanda, Arab, dan Cina.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan sistem kerja paksa yang disebut Kerja Rodi. Rakyat harus bekerja keras membangun saran umum tersebut tanpa mendapat upah. Ribuan rakyat meninggal saat mengerjakan pembuatan jalan raya tersebut.

Tindakan Daendels tersebut menimbulkan konflik dengan para penguasa lokal Indonesia. Tindakan otoriter Daendels tersebut membuat Raja Louis Napoleon Bonaparte memanggil kembali Daendels ke Belanda dan diganti oleh GubernurJenderal Jansens.

D. MASUK DAN BERKEMBANGNYA KEKUASAAN BANGSA BELANDA MASA HINDIA BELANDA DI INDONESIA

MASUKNYA :

Cornelis de Houtman memimpin pelayaran dari Belanda tahun 1595 dan tiba di Banten Juni 1596. Dari Banten pelayaran dilanjutkan ke Maluku dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya disana.

PERKEMBANGAN MASA DAENDELS:

Belanda menguasai kembali Indonesia setelah berhasil mengalahkan Inggris dengan adanya Konvensi London tahun 1814. Pemerintahan kolonial Belanda dipegang oleh:

a.     Komisaris Jendral (1816-1819) yang terdiri Elout, Buyskes, dan Van der Capellen.

b.     Van der Capellen (1819-1826)

Dalam masa pemerintahannya dia berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut bertujuan untuk membayar hutang Belanda yang cukup besar selama perang.

Kebijakannya : menyewakan tanah kepada pengusaha-pengusaha Eropa.

c.      Du Bus De Gisignnes (1826-1830)

d.     Van den Bosh (1830-1870)

Mengambil kebijakan Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Sistem dimana setiap petani di Jawa wajib menanam tanaman perdagangan ekspor yang laku dipasaran Eropa/dunia. Oleh karena itu, rakyat dikenakan pajak in natura.

Ketentuan pokok sistem tanam paksa:

1.     Persetujuan menyerahkan sebagian tanah yaitu seperlima dari tanah pertanian milik penduduk.

2.     Waktu untuk bekerja tanam paksa tidak melebihi ewaktu untuk pekerjaan menanam padi.

3.     Bebas pajak tanah

4.     Kelebihan atau keuntungan diarahkan atau diberikan kepada rakyat

5.     Jika terjadi kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah.

6.     Kerja paksa dilakukan dibawah pengawasan kepala desa

7.     Bagi rakyat yang tidak punya tanah, wajib bekerja 66 hari.

Pada pelaksanaannya ternyata tidak seindah ketentuan tersebut, pada pelaksanaannya selalu sangat membebankan rakyat. Tetapi rakyat Jawa terlalu patuh terhadap kebijakan tersebut sehingga tidak ada perlawanan dari rakyat.

Jenis tanam paksa : Gula, Nila (indigo), teh, tembakau, kayu manis, kapas, kopi.

Tanaman Musiman: Gula, Nila, Tembakau.

Tanaman Tahuanan : Lada, Kopi, Karet, Teh, Kelapa Sawit.

Rakyat Indonesia wajib menanam tanaman-tanaman tersebut dimana selanjutnya hasilnya diserahkan pada Belanda. Pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sistem tanam paksa tersebut sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi bahkan semua masalah keungan Belanda dapat diatasi.

Tanam Paksa dihapuskan karena :

a.     Beban rakyat yang semakin besar sebab rakyat selain dibebankan kewajiban menanam tanaman ekspor, rakyat masih harus bekerja rodi untuk pemerintah membangun sarana-prasarana umum, selain itu rakyat juga dibebankan kewajiban membayar pajak.

b.     Timbulnya bahaya kelaparan, disebabakan karena daya tahan rakyat dalam menghadapi bencana terlalu kecil sehingga ketika musim kemarau tiba mereka tidak mampu mengatasinya. Bencana kelaparan tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Contoh

Di demak penduduknya berkurang dari 336.000 jiwa menjadi 120.000 jiwa.

Di Grobogan, penduduknya  berkurang dari 89.500 jiwa menjadi 9.000 jiwa.

c.      Bencana tersebut sebagai titik balik atau merupakan batas kemampuan eksploitasi para petani di Jawa dengan diterapkannya sistem tanam paksa.

d.     Keadaan sebenarnya di Jawa tersebut diketahui oleh orang-orang Belanda di negara Belanda sehingga mereka melakukan penentangan seperti Vitalis, Baron van Hoevell, Multatuli (Douwes Dekker), Frans van de Pute.

Usaha penghapusan tanam paksa sudah dilakukan sejak tahun 1860 dengan penghapusan tanaman lada sampai 1870 secara resmi tanam paksa dihapuskan di Indonesia namun tanam paksa kopi baru dapat dihapuskan setelah 1917 dan tanam paksa benar-benar terhapus di Indonesia pada 1920.

E. MASUK DAN BERKEMBANGNYA KEKUASAAN BANGSA  INGGRIS DI INDONESIA

MASUKNYA:

Sir James Lancaster merupakan orang pertama yang memimpin armada pelayaran Inggris dan tiba di Aceh pada 1602 dan langsung melanjutkan pelayaran ke Banten.

Selanjutnya Sir Henry Middleton pada tahun1604 berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Di Maluku, Inggris mendapat persaingan dari Portugis dalam usaha mendapatkan rempah-rempah. Inggris akhirnya melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Barat, Makasar, Jayakarta, Jepara, aceh, Pariaman, dan Jambi.

BERKEMBANGNYA:

Raffles berkuasa dari tahun 1811-1814 setelah pada tahun 1811, Inggris menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda di Jawa. Hal ini berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat dan memberikan wilayah kekuasaan kepada pemerintah Inggris.

Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh Maskapai Hindia Timur (The East India Company) disingkat EIC yang berpusat di Calcutta, India. EIC mendapat hak Oktrooi dari Ratu Elizabeth I. Saat Gubernur Jenderal Lord Minto menjadi pemimpin EIC, dia mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.

Selama Raffles berkuasa ia menerapkan berbagai kebijakan diantaranya:

  1. Membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 daerah Karisedenan. Tujuannya untuk mempermudah pengaturan dan pengawasan terhadap Pulau Jawa.
  2. Membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan dengan merujuk kepada sistem di Inggris.
  3. Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Inggris dengan menerapkan sistem pemiliki atas tanah dan memberlakukan sewa tanah (Stelsel Tanah)

Karena tindakan-tindakan Raffles selama berkuasa kurang memperhatikan kekuasaan pemerintah lokal maka dia mendapat pertentangan dari para penguasa lokal di Indonesia.

Selama di Indonesia berhasil menulis buku yang berjudul History of Java berisi sejarah budaya indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama bunga bangkai di Bengkulu “Rafflesia Arnoldi”

Kekuasaan Raffles berakhir pada 1814 setelah terjadi Konvensi London antara Inggris dan Belanda. Isinya “Inggris harus mengembalikan semua wilayah jajahan Belanda yang telah dikuasainya.

Inggris menyerahkan kekuasaan pada Belanda tahun 1816.

TEORI PRAKLASIK MERKANTILISME

Posted: Maret 24, 2011 in Uncategorized
TEORI PRAKLASIK MERKANTILISME
Merkantilisme adalah suatu aliran / filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad XVI s.d XVIII di Eropa barat. 

Ide pokok merkantilisme adalah sebagai berikut.

  1. suatu negara/raja akan kaya/makmur dan kuat bial ekspor lebih besar daripada impor (X-M)
  2. surplus yang diperoleh dari selisih (X-M) atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemsukan logam mulia (LM), terutama emas dan perak dari luar negeri. Dengan demikian, semakin besar ekspor neto, maka akan semakin banyak LM yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri.
  3. pada waktu itu LM (emas maupun perak) digunakan sebagai alat pembayaran (uang), sehingga negara / raja yang memiliki LM yang banyak akan kaya / makmur dan kuat.
  4. LM yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama.
  5. penggunaan kekuatan armada perang untuk memeprluas perdagangan luar negeri ini diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika dan aAsia terutama dari abad XVI s.d XVIII.KEBIJAKAN MERKANTILISME
    Untuk melaksanakan ide tersebut diatas, merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan (trade policy) sebagai berikut:
    1) mendorong ekspor sebesar-besarnya, keculai LM
    2) Melarang/membatasi impor dengan ketat kecuali LM

    NEO MERKANTILISME
    Kebijakan merkantilisme pada saat ini masih dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk “neo merkantilisme”, yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorongt ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif atau tariff Barrier dan kebijakan Nontariff barrier. Biasanya tariff barrier dilaksanakan dengan menggunakan countervailing duty, bea anti dumping dan surcharge.
    Dalam hal ini, kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan biasanya dalam bentuk Nontariff Barrier seperti larangan, sistem kuota, ketentuan teknis, harga patokan, peraturan kesehatan, dll.

    KRITIK DAVID HUME
    Ide atau pokok pikiran dari merkantilisme mengatakan bahwa negara/raja akan kaya/makmur bila X>M, sehingga LM yang dimiliki akan semakin banyak. Dengan kata lain, kekayaan/kemakmuarn suatu negara/raja identik dengan jumlah Lm yang dimilikinya. Lm pada waktu itu digunakan sebagai alat pembayaran/uang sehingga bila LM banyak, maka ini berarti Money Supply (Ms) atau jumlah uang beredar banyak. Bila jumlah uang beredar naik, sedangkan produksi tetap tentu akan terjadi inflasi atau kenaikan harga. Kenaikan harga didalam negeri tentu akan menaikkan harga barang-barang ekspor (Px) sehingga kuantitas ekspor (Qx) akan menurun.
    Naiknya jumlah uang beredar yang diikuti dengan peningkatan inflasi di dalam negeri tentu akan menyebabkan harga barang impor (Pm) menjadi lebih rendah sehingga kuantitas impor (QWm) akan meningkat. Perkembangan yang demikian ini tentu akan menyebabkan ekspor (X) menjadi lebih kecil daripada impor (M). Atau impor menjadi lebih besar daripada ekspor sehingga akhirnya LM akanmenurun atau berkurang. Dengan berkurangnya LM yang dimiliki, maka berarti raja menjadi miskin karena LM identik dengan kekayaan/kemakmuran.
    Perubahan dari negara / raja yang kaya/makmur menjadi negara/raja yang miskin menurut paham merkantilisme ini dikritik oleh David Hume sebagai “Mekanisme Otomatis”dari “price-specie Flow Mechanism” atau PSFM.
    Dengannadanya kritik David Hume ini, maka teori Pra-Klasik atau merkantilisme dianggap tidak relevan, selanjutnya muncullah teori klasik atu absolute advantage dari adam Smith.
    Berdasarkan PSFM dari Hume, Smith mengkritik aliran merkantilisme dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

  1. ukuran kemakmuran suatu negara,bukanlah ditentukan oleh banyaknya LM yang dimilikinya.
  2. kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut.
  3. untuk meningkatkan GDP dan perdaganagn luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade.
  4. dengan adanya free trade maka akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut yang dimiliki masing-masing negara.
  5. spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan kepada absolute advantage , akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri atau internasional.
  6. peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan kemakmuran suatu negara.

JOAN ROBINSON (1903-1983)

1. Profil Joan Robinson
Nama : Joan Violet Robinson
Tanggal Lahir : Surrey ( Inggris), 31 Oktober 1903
Wafat : 5 Agustus 1983
Kebangsaan : Inggris Raya
Kontribusi : Teori Pertumbuhan Cambridge
Robinson terlahir dengan nama Joan Maurice di Surrey, Inggris 1903. keluarganya adalah keluarga golongan menengah atas yang memberi prioritas pada pendidikan dan kebebasan berpikir. Ayahnya seorang jenderal, penulis dan diakhir hidupnya menjadi pimpinan sebuah akademi yang selanjutnya menjadi cikal bakal Universitas London. Ibunya seorang putri dari seorang profesor di Universitas Cambridge. Robinson sekolah di St. Pauls, sebuah sekolah dasar khusus putri, dimana ia belajar sejarah, kemudian meneruskan pendidikannya ke Girton College. Kemudian ia meneruskan ke Cambridge untuk belajar ekonomi. Dia tertarik pada ekonomi untuk mempelajari mengapa kemiskinan dan pengangguran melanda dunia dan karena dia berpikir bahwa ekonomi dapat memecahkan masalah-masalah itu.
Beberapa tahun ia tinggal di India bersama suaminya (ahli ekonomi Austin Robinson), Robinson menghabiskan waktunya selama setengah abad sesudah kelulusannya pada 1925 untuk mengajar dan sebagai dosen di Universitas Cambridge. Namun, karena dia seorang wanita dia tidak bisa menjadi anggota tetap di Universitas Cambridge sampai tahun 1948.
Tahun 1930, Robinson menjadi aktivis di Cambridge Circus sebuah kelompok kecil para ahli ekonomi yang membantu Keynes dalam mengembangkan General Theory-nya. Kemudian dia membantu dan mempertahankan Keynes dari kritikan-kritikan dan sekaligus mengembangkan ide-ide Keynes..Pada awalnya Joan Robinson adalah pendukung ekonomi Klasik, kemudian dia mengubah pikirannya setelah bertemu dengan John Maynard Keynes. Sebagai anggota dari ‘Cambridge School’ Robinson kemudian memberi dukungan dan pengunjukan teori umum Keynes, dalam tulisan pertamanya pada tahun 1936 sampai tahun 1937 ia menulis tentang keterlibatan-keterlibatan tenaga kerja yang mencoba menjelaskan dinamika ketenaga kerjaan ditengah-tengah depresi besar pada tahun tersebut.
Pada tahun 1933 dia menulis bukunya yang berjudul Economics of Imperfect Competition yang memperkenalkan istilah “Monopsoni” yang menjelaskan tentang seorang pembeli dan seorang penjual monopoli.
Kemudian pada tahun 1949, Joan Robinson diundang oleh Ragnar Frisch untuk menjadi wakil ketua dari Econometric Society. Pada tahun 1956 Joan Robinson menerbitkan karangan besar berjudul The Accumulation of Capital yang memperluas ekonomi Keynesian dalam jangka waktu yang sangat panjang. Enam (6) tahun kemudian ia menerbitkan buku lain tentang teori pertumbuhan, yang menjelaskan tentang konsep-konsep dari “usia keemasan” atau alur-alur pertumbuhan. Setelah itu ia mengembangkan teori pertumbuhan Cambridge dengan Nicholas Kaldor sampai tahun 1960. Ia juga menjadi salah satu peserta dalam kontroversi Cambridge bersama Piero Sraffa.
Di penghujung hidupnya dia belajar dan berkonsentrasi pada permasalahan metodologis dalam ekonomi dan mencoba menyempurnakan dari Teori Umum Keynes. Pada tahun 1962 sampai 1980 Robinson menulis banyak buku yang mencoba membawa beberapa teori ekonomi kepada masyarakat umum. Robinson mengusulkan untuk mengembangkan satu alternatif pengembangan rohani dari ekonomi klasik.
Tahun 1974 Robinson terpilih sebagai presiden Asosiasi Ekonomi Amerika, karena itu dia adalah wanita pertama dari segelintir orang non-Amerika yang menjadi presiden asosiasi tersebut. dia juga menjadi wanita pertama yang masuk daftra nominasi penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Kemudian pada tahun 1983 ia menderita stroke dan meninggal dalam usia 79 enam bulan kemudian di rumah sakit Cambridge.
Joan Robinson memberi sumbangan besar untuk dua bidang ekonomi. Pada awal karirnya, dia memfokuskan diri pada bentuk-bentuk pasar yang juga menjadi perhatian ahli ekonomi waktu itu, yaitu antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Beberapa waktu kemudian ia menjadi tokoh penting dalam mempertahankan dan mengembangkan teori-teori Keynes, dan menjadi salahseorang pendiri aliran ekonomi post-Keynesian.

2. Pokok-pokok Pikiran/Teori Joan Robinson
 Teori Persaingan Tidak Sempurna
Saat menjadi sarjana muda, Robinson mempelajari Principles of Economics dari Marshall, yang merupakan buku bacaan standar waktu itu. dia tidak puas pada kesimpulan dari karya itu, yaitu bahwa gabungan antara produsen dan konsumen akan memaksimalkan kekayaan mereka. Keseimbangan ini sepertinya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi inggris tahun 1920 dimana tingkat penganggurannya begitu tinggi dan erndahnya kapasitas kerja dari industri. Robinson juga tidak puas dengan kenyataan bahwa Marshall dan para ekonom lain hanya memfokuskan diri pada dua tipe industri: persaingan sempurna dan monopoli. Ia berpendapat dunia akan lebih menarik apabila berada diantara dua titik ekstrem ini. The Economics of Imperfect Competition (Robinson 1933) menganalisa industri dunia nyata yang terdiri dari bagian antara industri kompetitif yang tinggi dengan perusahaan kecil yang banyak dan industri yang hanya terdiri dari satu perusahaan.
Struktur pasar persaingan tidak sempurna didasarkan pemikiran Pierro Sraffa dan Joan Robinson serta Chamberlin pada tahun 1930-an. Sraffa menulis buku The law of Return Under Competitive Condition, sedangkan Joan Robinson menulis The Theory of Monopolistic Competition pada tahun 1933.
Asumsi-asumsi yang mendasari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu penetapan pajak secara sepihak, sumbangan lainnya dari Robinson adalah mengenai eksploitasi tenaga kerja. Robinson dipengaruhi oleh aliran sosial dan berpendapat setiap pekerja harus dibayar sesuai dengan produktivitas marjinalnya.
Keseimbangan dalam pasar persaingan tidak sempurna dapat terjadi pada beberapa titik, yaitu pada saat ATC menurun, minimum atau menarik. Namun, keadaan yang lazim terjadi adalah pada saat ATC menurun dan hal ini disebabkan, antara lain oleh diferensiasi produk, under capacity, iklan dan kelembagaan.
Dalam menjelaskan pembuatan keputusan perusahaan, Robinson menggunakan konsep pendapatan marjinal (marginal revenue), yakni tambahan pengembalian perusahaan yang diperoleh ketika perusahaan memproduksi dan menjual satu barang lagi. Bagi perusahaan kompetitif, pendapatan marjinal akan selalu merupakan harga yang sama, karena perusahaan dapat selalu menjual barang lebih banyak tanpa harus mengobral atau menurunkan harga.
Tapi perusahaan dalam pasar persaingan tidak sempurna akan mengalami kurva pendapatan marjinal yang lerengnya menurun. Untuk dapat menjual lebih banyak, mereka harus mengobarl barang. Jika ini terjadi, beberapa konsumen akan mambayar barang dibawah harga . perusahaan akann kehilangan pengembalian ini. Dengan mempertimbangkan baik itu harga yang rendah dan penjualan yang tinggi, perusahaan mungkin akan memotong harga untuk menjual lebih banyak namun tidak mendapatkan pengembalian (yaitu pendapatan marjinal ). Sebaliknya perusahaan akan mendapat pengembalian lebih jika perusahaan menaikkan harga dan mengurangi produksi dan penjualan.
Dengan menunjukkan bagaimana naiknya harga dan kurangnya output produksi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan besar, Robinson mampu menjelaskan mengapa persaingan tidak sempurna ditandai dengan produksi yang tidak cukup dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Karena itu persaingan tidak sempurna dapat menjelaskan tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di inggris (sedangkan teori persaingna sempurna tidak dapat menjelaskannya) pada tahun 1920-an dan pada masa depresi tahun 1930-an.
Dalam The Economics of Imperfect Competition, ia juga menunjukkan bahwa dalam persaingan tidak sempurna, para pekerja menerima gaji yang kurang dari nilai produksi mereka. Konsekuensinya, produktivitas marjinal tidak dapat bertahan ketika persaingan tidak sempurna eksis. Dengan persaingan tidak sempurna pekerja etreksploitasi oleh pengusaha yang kuat. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, Robinson memperkenalkan gagasan monopsoni, suatu keadaan dimana hanya ada satu majikan pada suatu daerah geografis tertentu atau satu majikan bagi pekerja dengan keterampilan tertentu. Dengan hanya satu majikan yang potensial dan dengan banyaknya pencari kerja, maka orang-orang berada pada keadaan kerugian kompetitif. Mereka terpaksa menerima gaji yang ditawarkan oleh satu majikan saja. Robinson mengakui bahwa dunia ini tidak terdiri dari pasar tenaga kerja monopsonistik. Namun, gagasan monopsoni membantu dalam memberi perhatian pada penentuan upah sebagai suatu proses tawar-menawar dan pada eksploitasi pekerja karena kurangnya kekuatan tawar-menawar terhadap beberapa perusahaan besar.

Kontribusi penting lain dari Economics of Imperfect Competition adalah analisanya tentang diskriminasi harga. Para ahli ekonomi telah mengetahui bahwa perusahaan monopoli besar menetapkan harga yang berbeda untuk orang yang berbeda, tetapi Robinson adalah orang pertama yang menjelaskan prinsip cara kerja dan konsekuensinya. Robinson menunjukkan bahwa diskriminasi harga hanya mungkin ada dalam monopoli atau persaingan tidak sempurna. Melalui diskriminasi harga, perusahaan-perusahaan monopoli dapat menaikkan pendapatan dan laba mereka.
Dalam pemberlakuan diskriminasi harga, perusahaan-perusahaan perlu membagi pasar untuk produknya menjadi dua bagian : konsumen yang ingin dan dapat membayar dengan harga tinggi dan konsumen yang sensitif terhadap harga. Kemudian perusahaan perlu mencari cara untuk menetapkan harga yang lebih tinggi pada kelompok pertama. Salah satu cara adalah dengan menetapkan harga yang berbeda pada waktu yang berbeda-beda dalam satu hari. Karena itu, perusahaan telepon misalnya, akan memberikan harga yang lebih rendah pada malam hari dan akhir minggu. Pelanggan bisnis, yang pada umumnya tidak sensitif terhadap harga, akan membayar pada harga yang tinggi dan individu akan membayar pada tingkat pengurangan biaya pulsa telepon terendah. Kupon diskon juga membantu dalam pembagian pasar dan memungkinkan adanya diskriminasi harga. Mereka yang peduli pada harga akan mengambil kupon dan membeli barang dengan harga yang lebih rendah, jadi mereka tidak akan membayar harga penuh. Demikian juga, praktik penetapan harga dengan tawar-menawar seperti pada dealer mobil akan mengakibatkan diskriminasi harga. Disini para penawar, karena tidak ingin membeli dengan harga tinggi, dapat membeli mobil dengan harga yang lebih murah daripada mereka yang tidak mau menawar.
Suatu dunia ekonomi yang bercirikan pasar persaingan tidak sempurna juga memunculkan teori baru tentang determinasi harga. Dalam pasar persaingan, semua perusahaan adalah penentu harga, perusahaan harus menentukan harganya sesuai dengan kemampuan pasar dan apa yang dilakukan perusahaan lain dalam pasar tersebut. namun, dengan persaingan tidak sempurna, harga dibuat oleh produsen, yang melakukan mark-up pada biaya utama mereka (upah dasar). Semakin kecil persaingan industri, semakin tinggi kenaikan harga. Dan semakin tinggi kebutuhan perusahaan akan sumber dana internal untuk ekspansi, akan semakin besar mark-upnya.
Dalam karyanya, Joan Robinson tidak menonjolkan permasalahan yang berkaitan dengan diferensiasi produk. Gagasan Robinson dipaparkan dengan banyak menggunakan teknik geometrik. Berdasarkan teknik tersebut ditarik berbagai kesimpulan mengenai realitas dalam dunia ekonomi riil, diantaranya kesimpulan-kesimpulan sekitar masalah ekonomi kesejahteraan (welfare economics). Dalam penelitiannya Joan Robinson menyisipkan normatif dengan sadar atau tidak. Misalnya, dalam pandangannya terhadap masalah monopsoni dipasar, hal itu juga disoroti dari segi moral. Dalam hubungan ini, oleh Joan Robinson ditekankan tidak adanya efisiensi dalam kondisi persaingan yang tidak sempurna. Lagi pula dalam keadaan serupa itu terjadi pemersan terhadap tenaga kerja. Sebab, akan timbul perbedaan antara tingkat upah disatu puhak (yang secara riil diterima oleh tenaga kerja) dan nilai produk marjinal dari tenaga kerja itu dipihak lain. Dalam pandangan Joan Robinson, dikala ada monopoli di pasar barang ataupun monopsoni di pasar tenaga kerja, maka hal itu satu sama lain akan membawa pemerasan (exploitation).

 Teori Produktivitas Distribusi Marjinal
Meski banyak kemajuannnya, robinson justru tidak puas dengan Economics of Imperfect Competition sesudah dia selesai menulisnya. Ketidakpuasannya datang dari banyaknya masalah yang ia lihat pada analisis mikroekonomi. Pada tingkat teori, robinson sadar adanya masalah logika dalam analisis penawaran dan penerimaan. Pada tingkat praktik, depresi besar dan karya keynes membuatnya kehilangan minat pada penetapa harga dan keputusan output perusahaan.
Salahsatu masalah dalam analisis penawaran dan permintaan menurut Robinson adalah bahwa analisis ini mengabaikan waktu dan ekspektasi, sebaliknya gagasan tanpa waktu yang disebut “keseimbangan” justru berada di tengah-tengah analisis. Robinson berpendapat bahwa gagasan stabilitas yang melekat dalam analisis keseimbangan tidak cocok untuk disiplin ilmu seperti ekonomi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Berlawanan dengan teori ekonomi standar, konsumen dan bisnis tidak merespon harga-harga sekarang yang dapat menggerakkan ekonomi menuju keseimbangan harga. Justru sebaliknya, konsumen dan pengusaha merespon harga saat sekarang berdasarkan pikiran mereka tentang berapa harga dimasa depan. Lagipula perubahan harga dapat mengubah ekspektasi.
Masalah kedua dari analisis penawaran dan permintaan, menurut Robinson, berhubungan dengan modal. Robinson memicu perdebatan yang kemudian dikenal dengan nama “Kontroversi Cambridge” (Cambridge Controversy), dengan kritiknya atas teori distribusi dari kaum marjinalis. Menurut teori ini tingkat laba ditentukan oleh produktivitas marjinal dari modal. Persoalan yang diangkat Robinson adalah bagaimana mengukur modal untuk mencari produik marjinalnya ketika tidak diketahui beberapa tingkat laba. . Pertanyaan yang sederhana da kurang disadari ini muncul dan menimbulkan debat sengit antara Cambridge Inggris dan cambridge Massachussetts.
Robinson menunjukkan bahwa teori produktivitas distribusi marjinal mensyaratkan kita mengetahui permintaan modal untuk mengukur produktivitas marjinal. Pembentukan kurva permintaan ini perlu menghubungkan tingkat keuntungan dengan kuantitas modal. Masalahnya adalah modal bukanlah barang yang homogen (seperti tenaga kerja) yang dapat dengan mudah dihitung dan dijumlah. Modal bisa terdiri atas pabrik-pabrik besar dan kecil, bagian perakitan, palu dan obeng, komputer dan perangkat lunak. Barang-barang ini tidak memiliki persamaan yang membuat kita bisa mencari “jumlah” modal, karena itu diperlukan pendekatan yang lain.
Cara tradisional dalam menghitung barang modal adalah menghitung nilainya atau kemungkinan kemampulabaan di masa depan. cara ini dianggap praktis atau bisa menjelaskan persoalan, tetapi cara ini tidak memuaskan sebagai bagian dari teori yang menjelaskan apa yang menentukan tingkat keuntungan. Seperti yang ditunjukkan Robinson, jika teori ekonomi dianggap bisa menjelaskan tingkat keuntungan, teori i8ni tidak dapat berasumsi mengetahui kemampulabaan modal untuk mengukur jumlah modal. Prosedur ini melingkar, karena itu teori distribusi produktivitas marjinal harus diabaikan.
Kritik Robinson atas teori ekonomi mikro juga mendukung pendekatan makroekonomi keynes. Jika kita menolak produktivitas marjinal sebagai suatu teori distribusi, maka penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja tidak menentukan upah dan lapangan kerja. Kita tidak lagi punya alasan kuat untuk percaya kalau pengangguran akan hilang dengan menunggu turunnya upah. Demikian juga , jika gagasan keseimbangan tidak berguna bagi studi ekonomi riil maka tidak ada alasan berasumsi bahwa pasar tenaga kerja akan jelas pada keseimbangan lapangan kerja penuh.
Model Akumulasi Modal Joan Robinson
Secara klasik, analisa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, akumulasi modal dan faktor-faktor kelembangaan. Tetapi didalam sistem ekonomi klasik faktor-faktor penentu pembangunan bersifat statis. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikembangkan oleh Joan Robinson, N. Kaldor dan JE. Meade didasarkan pada faktor-faktor yang sama tetapi dengan mengkaji perilaku yang terjadi selama proses pertumbuhan dengan menggunakan teknik-teknik Harrod Domar dan Keynesian.
Model Robinson
Joan Robinson didalam bukunya The Accumulation of Capital mmebangun model pertumbuhan ekonomi yang sedrhana berdasarkan “aturan main kapasitas’. Model ini “ tidak begitu banyak berkaitan dengan pergeseran ekuilibrium dalam perekonomian kapitalis, tetapi ditambah dengan pengkajian sifat-sifat pertumbuhan ekuilibrium”.
ASUMSI
Model robinson didasarkan pada asumsi berikut:
a) Perekonomian liberal yang tertutup
b) Dalam perekonomian itu hanya ada buruh dan modal sebagai faktor produksi
c) Untuk memproduksi suatu output tertentu, modal dan buruh dipergunakan dengan proporsi tetap
d) Kemajuan teknik yang netral
e) Tidak ada kelangkaan buruh dan pengusaha dapat mempekerjakan buruh sebanyak yang mereka sukai
f) Hanya ada dua kelas pekerja dan pengusaha yang menjadi penerima pendapatan nasional
g) Para pekerja sama sekali tidak menabung dan membelanjakan seluruh upahnya untuk konsumsi
h) Para pengusaha sama seklai tidak mengkonsumsi tetapi menabung dan menanamkan keseluruhan pendapatan mereka (yang didapat dari laba) untuk pembentukan modal. “ Jika mereka tidak memperoleh laba, para pengusaha itu tak dapat menumpuk modal, dan kalau tidak menumpuk modal, mereka tidak memperoleh laba”.
i) Tidak ada perubahan dalam tingkat harga.
Pendapatan nasional netto di dalam model Robinson adalah jumlah rekening upah total plus keuntungan total, yang dapat dinyatakan sebagai:
Y = wN + pK
dimana Y adalah pendapatan nasional netto, w tingkat upah nyata, N jumlah buruh yang dipekerjakan, p tingkat keuntungan dan K jumlah modal. Disini Y adalah fungsi N dan K. Karena tingkat keuntungan amatlah penting didalam teori akumulasi modal, hal itu dapat dinyatakan sebagai:
P = (Y – wN) / K
Dibagi dengan N, p = [(Y / N) – w] / (K / N)
Dengan mengganti Y/N = 1 dan K/N= (theta), kita peroleh:
P = (1-w) / 
Jadi tingkat keuntungan adalah rasio antara produktivitas buruh minus rekening upah nyata total terhadap jumlah modal yang dipergunakan untuk setiap unit buruh. Dengan kata lain, tingkat keuntungan (p) tergantung pendapatan (Y), produktivitas buruh (1), tingkat upah nyata(w) dan rasio modal-buruh ().
Pada sisi pengeluaran (expenditure), pendapatan nasional netto (Y) sama dengan pengeluaran konsumsi (C) plus pengeluaran investasi (I),
Y = C + I
Karena Joan robinson mengasumsikan bahwa tabungan dari upah adalah nol dan hanya pengusaha yang menabung, keuntungan diartikan untuk investasi saja, maka kita peroleh :
S = I
Hubungan tabungan-investasi ini dapat dinyatakan sebagai:
S = pK
Dan I = K [K adalah kenaikan dalam modal nyata]
p K = K
atau p = K/K = (1-w)/ 
karena tingkat pertumbuhan modal (K/K) sama dengan p (tingkat keuntungan), maka ia tergantung pada rasio hasil netto dari modal (net natural on capital) relatif terhadap stok modal tertentu. Jika pendapatan naik dan tingkat upah tetap, maka tingkat keuntungan akan cenderung meningkat. Tingkat keuntungan dapat juga naik jika rasio modal-buruh turun. Dengan cara inilah para pengusaha memaksimalkan keuntungan.

Abad keemasan. Disamping laju pertumbuhan modal (K/K), faktor lain menentukan laju pertumbuhan suatu perekonomian adalah laju pertumbuhan penduduk (N/N). Apabila laju pertumbuhan modal, N/N=K/K, perekonomian berada dalam ekuilibrium pekerjaan penuh. Untuk menggambarkan pertumbuhan yang mantap, mulus, dengan pekerjaan penuh Joan Robinson menyebutnya sebagai “zaman keemasan”. “apabila kemajuan teknik bersifat netral dan berlanjut mantap, tanpa perubahan apa pun dalam pola waktu produksi, mekanisme persaingan bekerja dengan bebas, penduduk berkembang pada laju mantap dan akumulasi berjalan cukup cepat untuk memasok kapasitas produksi semua buruh yang tersedia, maka laju keuntungan cenderung konstan dan tingkat upah nyata naik bersamaan dengan output perorang. Tidak ada kontradiksi internal di dalam sistem ini. Output total tahunan dan stok modal kemudian tumbuh bersama-sama dalam laju yang secara proporsional tetap yang melipatgandakan laju kenaikan tenaga buruh dan laju kenaikan output perorang. Kita dapat melukiskan keadaan ini sebagai zaman keemasan.
Dalam hal perekonomian menyimpang dari lintasan “zaman keemasan”, kekuatan-kekuatan tertentu akan cenderung membawa kembali ke posisi ekuilibrium tersebut. misalkan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan modal, N/N>K/K, dan dengan demikian membawa kesetengah pengangguran secara progresif. Dalam situasi seperti ini, surplus buruh akan menyebabkan upah uang jatuh dan jika tingkat harga tetap konstan malah akan menyebabkan upah-uang jatuh dan jika tingkat harga tetap konstan malah akan menyebabkan upah nyata jatuh. Alhasil, laju keuntungan akan cenderung naik dan laju pertumbuhan modal meningkat terhadap tingkat penduduk. Mekanisme penyeimbangan ini tidak akan bekerja jika upah nyata tidak dapat turun baik karena kekakuan upah-uang ataupun karena tingkat harga jatuh dalam proporsi yang sama seperti upah-uang. Ekuilibrium zaman keemasan tidak dapat diperbaiki dan pegangguran progresif akan berlanjut. Menurut profesor Kurihara: “kemungkinan terakhir ini cocok dengan gagasan harrod tentang ketidaksatbilan berkepanjangan berdasarkan asumsi koefisien teknologi yang konstan dan pergeseran harga secara relatif”.
Dalam hal sebaliknya, jika pertumbuhan modal lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk, K/K >N/N, keseimbangan ke arah lintasan “zaman keemasan” dapat dicapai melalui perubahan teknologi seperti perubahan rasio modal-buruh atau perubahan produktivitas buruh dan cara menggeser keseluruhan fungsi produksi ke atas sehingga karena modal meningkat, kebutuhan akan buruh juga meningkat. Tetapi Robinson mengatakan bahwa “mekanisme yang dapat menyesuaikan laju akumulksai dengan laju kenaikan penawaran buruh lebih dapat diandalkan apabila yang diinginkan adalah penurunan laju akumulasi dan bukan kenaikan laju akumulasi itu; surplus tenaga kerja sangat mudah berkembang relatif terhadap stok modal, sementara invesatasi tidak dapat meningkat dan ekonomi tenggelam kedalam stagnasi; sementara itu para pengusaha tidak akan menumpuk sejumlah besar modal dan menahannya, sehingga ketika tingkat modal terlalu tinggi (relatif terhadap tenaga buruh) ia pasti akan jatuh”.
Menurut Robinson, sutu perekonomian berada dalam masa keemasan pada saat rasio pertumbuhan potensial sedang direalisasikan. Rasio pertumbuhan potensial menunjukkan laju tertinggi akumulasi modal yang secara tetap dapat dipertahankan pada tingkat keuntungan konstan . rasio ini kurang lebih sama dengan laju proporsional tenaga kerja plus laju proporsional output perkapita. Kondisi zaman keemasan menghendaki adanya laju pertumbuhan yang mantap karena laju pertumbuhan yang terlalu sering berubah-ubah akan mengganggu ketenangan zaman keemasan. Akan tetapi, ketenangan ini tidak mungkin terjadi sekalipun rasio pertumbuhan tersebut berjalan stabil. Keniakan dalam stok modal total bisa jadi memperlemah dorongan untuk mengakumulasi sehingga mulailah timbul keadaan stagnasi dan perekonomian keluar dari masa keemasan. Masa keemasan bukanlah suatu idaman. Sutu rasio pertumbuhan baru memungkinkan timbulnya suatu masa keemasan baru. Kenaikan rasio pertumbuhan memerlukan kenaikan proporsi kapasitas produksi dan penurunan konsumsi. Sebaliknya, jatuhnya rasio pertyumbuhan dapat membawa ke pengangguran atau peningkatan konsumsi. Suatu keadaan statis, namun demikian, merupoakan keadaan masa keemasan tertentu dimana tingkat pertumbuhan adalah nol, tinglkat keuntungan juga nol dan upah menyerap habis keseluruhan output netto industri. Joan Robinson menyebutnya sebagai “situasi kebahagiaan ekonomis, karena konsumsi berada pada tingkatan maksimum yang secara tetap dapat dipertahankan berdasarkan kondisi teknologi tertentu”.
Joan Robinson di dalam karangannya Essays in the Theory of Economic Growth menulis gagasan masa keemasan tersebut lebih lanjut. Ia membeda-bedakan penentu pertumbuhan ekuilibrium tersebut dan menggolongkannya ke dalam tujuh kelas:
1. kondisi teknikal
2. kebijakan investasi
3. kondisi penghematan
4. kondisi persaingan
5. kesepakatan upah
6. kondisi keuangan (finansial)
7. stok awal barang modal dan besarnya harapan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu
ketujuh faktor penentu ini satu sama lain bersifat independen.
Menurut J. Robinson, perekonomian berada dalam keadaan ekuilibrium apabila harga setiap jenis output adalah normal, dan tiap-tiap pabrik bekerja pada kapasitas normalnya. Jika stok modal juga dinilai dengan harga normal,maka tingkat keuntungan pada modal sama dengan tingkat keuntungan pada investasi. Keuntungan per tahun sama dengan nilai investasi netto plus nilai konsumsi para investor dan rentenir. Tingkat keuntungan pada modal ditentukan oleh tingkat akumulasi modal dan proporsi keuntungan yang ditabung. Tingkat upah ditentukan oleh kondisi teknikal.dan tingkat keuntungan. Karena tersedia sejumlah teknik untuk membuat rentetan produksi (line of production) tertenjtu, maka setiap perusahaan dapat menggunakan teknik yang menghasilkan tingkat keuntungan tertingi pada investasi. Tetapi apabila harapan masa depan perusahaan sejalan atau sama dengan harapan masa kini, tingkat keuntungan yang diharapokan untuk semua rentetan produksi adalah sama. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh Joan Robinson, keuntungan dikejar demi pertumbuhan daripada sebaliknya pertumbuhan demi keuntungan. Perusahaan, walaupun demikian, didirikan untuk mencoba memaksimasi keuntungan.
Sepanjang menyangkut kemajuan teknikal, ia bersifat netral dalam arti bahwa “nilai modal dalam arti unit upah per orang yang dipekerjakan tidak berubah cukup besar pada waktu akumulasi berlangsung pada lajuyang cukup untuk menjaga agar tingkat keuntungan tetap konstan”. Tetapi laju kemajuan teknikal tergantung pada penawaran dan permintaan akan buruh. Jika perusahaan tidak berhasil memetik keuntungan dari pasar yang menguntungkan yang berkembang disekitarnya, mereka akan berusaha menerapkan peralatan yang menghemat buruh. Sebab, tingkta kemajuan teknikal diartikan sebagai kenaikan output perkepala,dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar nol. Akan tetapi, kemjuan teknikal berjalan terus kendati terdapat pengangguran besar. Joan Robinson mengungkapkan bahwa perkembangan pengetahuan akan melahirkan autonomous innovation. Untu kepentingan modal ini, laju pertumbuhan yang dicita-citakan mungkin jatuh lebih rendah daripada laju pertumbuhan yang mungkin terjadi (the possible rate of growth) lantaran inovasi otonomous dan kompetisi.
Laju pertumbuhan yang dicita-citakan adalah laju akumulasi dimana perusahaan puas dengan situasi yang diketemukan sendiri. Laju pertumbuhan ini ditentukan oleh tingkat upah yang disebabkan oleh laju akumulasi tersebut dan laju akumulasi dirangsang oleh laju keuntungan. Pada pihak lain, laju pertumbuhan yang bisa terjadi tergantung pada kondisi fisik yang timbul dari laju pertumbuhan penduduk dan pengetahuan teknikal.
Pada waktu laju petumbuhan yang dicita-citakan sama denga laju pertumbuhan yang bisa terjadi pada keadaan yang mendekati pekerjaan poenuh, perekonomia berada dalam masa keemasan. Upaya nyata meningkat bersama meningkatnya output per kepala sebagia akibvat kemajuan teknikal. Tetapi tringkat keuntungan pada modal tetap konstan. Dan tekni9k produksi yang cocok untuk tingkat keuntungan tersebut diketemukan. Inilah abad keemasan yang diperasakan oleh joan robinson.

Masa Keemasan dan Masa Platina
Selanjutnya Joan robinson membedakan antara jenis-jenis alternatif pertumbuhan ekuilibrium berdasarkan pada hubungan antara laju pertumbuhan yang dicita-citakan dan laju peeertumbuhan yang bisa terjadi tersebut diatas.
 Masa keemasan yang timpang.
Dalam masa keemasan pincang laju mantap akumulasi modal berada dibawah tingkatan pekerjaan penuh. Stok peralatan modal memang cukup bagi laju akumulasi modal yang dicita-citakan, tetapi tidak cukup untuk mempekerjakan keseluruhan tenaga kerja. Kepincangan dalam masa keemasan ini dapat bersifat ringan atau mungkin berat. Jika output berkembang pada kecepatan yang lkebih rendah daripada output perkepala, tingkat pekerjaan akan jatuh. Sebaliknya, apabila output tumbuh lebih cepat daripada output per kepala, tingkat pekerjaan akan meningkat. Jika pekerjaan meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja , perekonomian akan bergerak menuju pekerjaan penuh. Singkatnya, dalam suatu masa keemasan yang pincang laju pertumbuhan yang secara aktual terlaksana dibatasi oleh laju yang dicita-citakan.
 Masa kusam
Tetapi apabila pekerjaan meningkat terlalu lamban, rasio buruh yang tidak bekerja terhadap yang bekerja naik, sebagai akibatnya standar kehidupan buruh merosot. Kemerosotan, kemudian akan berlanjut kecuali apabilaupah nyata buruh yang bekerjha naik dengan cepat untuk mengimbangi rasio yangt berkembang antara buruh yang bekerja dan yang tidak bekerja atau apabila tersedia kesempatan yang memadai bagi kerja mandiri. Kedua situasi ini sangat mustahil. Jadi, apabila terjadi kemerosotan dalam standar kehidupan, kemerosotan ini akan mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini tidak ada kemajuan teknikal, mungkin akan timbul keadaan dimana laju akumulasi sama besar dengan laju pertumbuhan tenaga kerja. Tingginya rasio tenaga buruh yang tidak bekerja menyebabkan laju pertumbuhan tenaga kerja tetap sama dengan laju akumulasi. Inilah suatu masa keemasan dimana laju pertumbuhan yang bisa terjadi tertahan oleh laju yang terlaksana.
 Masa Keemasan Terkendali
Dalam masa keemasan terkendali, laju pertumbuhan terlaksana dibatasi oleh laju pertumbuhan yang bisa terjadi dan membuatnya tetap berada lebih rendah. Dengan adanya stok kapital yang diperlukan bagi laju akumulasi yang diinginkan dalam suatu perekonomian pekerjaan penuh, laju pertumbuhan yang diinginkan tidak dapat diwujudkan karena laju pertumbuhan output per kepala tidak begitu cukup untuk hal yang demikian.
Laju pertumbuhan yang diinginkan dapat dikendalikan melalui dua cara. Pertama, melalui pengetatan keuangan. Jika dalam perekonomian pekerjaan penuh, perusahaan ingin mempekerjakan lebih banyak buruh, permintaan akan buruh akan menaikkan tingkat upah uang dan kemudian harga. Ini akan cenderung menaikkan permintaan kredit untuk membiayai produksi dan akibatnya tingkat sukubunga meningkat sehingga menghambat investasi. Pada pihak lain, jika ada pengendalian yang tapat terhadap kredit, perusahaan-perusahaan akan selalu mencoba untuk melakukan lebih banyak investasi. Dalam situasi semacam ini, setiap pelanggaran kredit akan membawa ke inflasi dan perekonomian akan terhalang untuk mencapai laju pertumbuhan yang dicita-citakan. “ suatu masa keemasan yang dikekang melalui kontrol keuangan oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai stabilitas jangka pendek,” demikian menurut Robinson.
Kedua, melalui monopsoni di pasar tenaga buruh. Pada waktu kapasitas produktif perusahaan pada kurang digunakan akibat langkanya buruh (karena masing-masing perusahaan mempeunyai kelompok buuruh sendiri-sendiri), tingkat keuntungan yang diharapkan menjadi merosot ke tingkat keuntungan yang bisa terjadi dan di situ tidak ada stabilitas jangka pendek.
Jenis pengendalian tersebut mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap jenis teknik yang dipilih. Jika pengendalian dilakukan dengan menjaga suku bunga pada tingkat yang cukup tinggi sehingga mencegah perkembangan waktu, pemilihan teknik cocok untuk tingkat keuntungan yang berlaku. Jika pengendalian dilakukan melalui pengaturan atau rasionalisasi kredit, perusahaan-perusahaan dapat mempergunakan teknik yang tidak begitumekanis. Apabila pengendalian dilakukan melalui monopsoni di pasar tenaga kerja, teknik yang lebih mekanis dapat dipilih sehingga tingkat keuntungan pada modal turun ke suatu tingkat sedemikian rupa sehingga menurunkan laju pertumbuhan yang dicitakan menjadi sama dengan tingkat aktual yang terealisasi.
 Masa Platina Melesat
Pada masa ini pada mulanya berawal dengan adanya pengangguran. Perusahaan melakukan perluasan di sektor investasi. Karena sektor investasi meluas,lebih banyak buruh dapat dipekerjakan dan tingkat keuntungan akan naik. Tetapi tanpa kemajuan teknikal yang cukup cepat, tingkat upah nyata akan merosot. Oleh karena itu, pada setiap ronde investasi bruto, dipillih teknik kurang padat modal sehingga kesempatan bekerja meluas lebih cepat. Inilah yang disebut masa platina melesat dimana tingkat akumulasi melaju dengan cepat.
 Masa platinum merayap.
Masa ini berawal dengan situasi pekerjaan penuh. Tingkat akumulasi dan tingkat keuntungan sangat tinggi dan tekbik yang diterapkan adalah teknik kurang padat modal. Pertumbuhan tenaga kerja tidak berkembang sama cepatnya dengan pertumbuhan stok modal. Untuk mengendalikan kemungkinan kelangkaan buruh, tingkat sukubunga dinaikkan sehingga sedikit demi sedikit akan menurunkan tingkat keuntungan dan akumulasi. Dengan jatuhnya tingkat keuntungan, orang akan memilih teknik yang lebih mekanis pada setiap babak investasi. Proses ini berjalan begitu rupa sehingga laju akumulasi akhirnya menjadi sama dengan tingkat pertumbuhan buruh tanpa menimbulkan pengangguran macam apapun. “ jadi lintasan yang dilalui oleh model ini menyerupai model ekuilibrium melalui waktu yang logis denganntingkat akumulasi yang melambat, jatuhnya tingkat keuntungan, jatuhnya efisiensi marginal investasi dan meningkatnya tingkat upah nyata, yang mendekati keadaan stasioner”.
 Masa keemasan palsu.
Pertama kali digunakan oleh R.F Kalm. Dalam suatu masa keemasan palsu laju pertumbuhan yang bisa terjadi tertahan tetap rendah oleh upaya nyata karena upah ini berada pada tingkat yang cukup minimum. Pada masa ini, stok modal tidak berkembang lebih cepat karena tekanan inflasioner. Menaikkan harga berarti kemerosotan tingkat upah nyata. Jika tingkat upah nyata berada pada tingkatan minimum yang masih tertenggang, ia berarti menjadi pembatas bagi laju akumulasi modal. Pada masa emas palsu tingkatan rendah inilah laju akumulasi modal lebih rendah daripada laju pertumbuhan penduduk, sehingga pengangguran membengkak. Tetapi pada masa emas palsu tingkat tinggi, buruh yang terorganisasi mungkin menetapkan pagu upah nyata yang cukup tinggi (dengan kenaikan upah uang begitu harga naik). Ini dapat menahan laju akumulasi tetap lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, sehingga pengangguran menurun. Tetapi laju pertumbuhan yang bisa terjadi tertahan oleh kenaikan inflasi dalam tingkat upah uang.
 Masa platina palsu.
Jika kemajuan teknikal terjadi, maka, meskipun dengan tingkat upah nyata yang berada dalam tingkat kecepatan konstan , laju akumulasi akan meningkat tanpa menyebabkan inflasi. Inilah masa platina palsu.

Penerapan Model Ini Di Negara Terbelakang
Bagi negara terbelakang, model Robinson mempunyai manfaat sebagai berikut. Dalam teorinya, Robinson mengkaji masalah penduduk dan dampaknya pada laju akumulasi modal. Ada “masa keemasan” yang dapat dicapai setiap negara melalui pembangunan ekonomi berencana.
Perekonomian negara terbelakang menghadapi masalah laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan modal, yaitu N/N>K/K, sebagaimana diutarakan Joan Robinson. Ini menunjukkan adanya kecenderungan pengangguran secara progresif dalam perekonomian semacam itu.
Rasio pertumbuhan potensial adalah paling penting dalam teori pertumbuhan ekonomi J. Robinson. Masa keemasan tergangtung rasio pertumbuhan. Tugas perencanaan menjadi lebih mudah jika rasio pertumbuhan potensial suatu perekonomian itu dihitung untuk periode perencanaan atas dasar laju pertumbuhan tenaga kerja dan laju pertumbuhan output perkepala.

Kelemahan Model Ini
Disamping manfaatnya, model ini memiliki kelemahan sebagai berikut:
1. Laju rendah akumulasi modal dibanding laju pertumbuhan potensial. Dalam perekonomian negara terbelakang, laju akumulasi modal selalu lebih rendah daripada rasio pertumbuhan potensialnya, itulah sebabnya ia terbelakang dan memiliki surplus tenaga buruh. Oleh karena itu negara terbelakang menggantungkan pada pejabat perencanaan untuk meningkatkan laju akumulasi ke tingkat rasio pertumbuhann. Namun demikian, negara terbelakang tidak dapat menselaraskan keduanya dengan mengikuti “aturan permainan kapitalis”. Sebaliknya, menjadi tugas pejabat perencanaan untuk mengambil inisiatif dalam pengendalian dan pengaturan, tidak saja terhadap investasi swasta tetapi juga investasi publik. Menurut pengamatan Kurihara: “ pembahasan Joan Robinson atas pertumbuhan modal secara halus mendiskreditkan semua gagasan yang ingin menyerahkan persoalan-persoalan penting seperti pertumbuhan ekonomi kepada permainan kapitalis, karena modelnya mengenai pertumbuhan liberal memperlihatkan bahaya dan tidak aman: mempercayakan tugas-tugas besar mencapai pertumbuhan stabil yang sesuai dengan perluasan kebutuhan penduduk dan dengan kemungkinan memajukan teknologi, semata-mata kepada para pencari untung swasta”.
2. Ekonomi tertutup. Model Joan Robinson didasarkan padaasumsi perekonomian tertutup. Tetapi ini merupakan asumsi yang tidak realistis karena perekonomian negara terbelakang bukan tertutup karena disana ada peran perdagangan dan bantuan luar negeri dalam mempercepat laju pertumbuhan
3. Mengabaikan faktor kelembagaan. Model ini mengasumsikan faktor kelembagaan sebagai tertentu (given). Tetapi peranan faktor kelembagaan sebagai salahsatu penentu pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan dalam model apapun. Perkembangan suatu perekonomian dalam batas tertentu tergantung pada perubahan sosial, budaya dan kelembagaan.
4. Tingkat harga konstan. Model ini didasarkan pada asumsi tingkat harga yang konstan. Asumsi ini tidak realistik. Jika perekonomian seperti itubergerak ke arah lintasan kemajuan, investasi harus dinaikkan terus menerus sehingga cenderung menaikkan permintaan faktor. Akan tetapi penawaran faktor tidak dapat dinaikkan memenuhi permintaan itu. ini menyebabkan harga naik. Jadi kenaikan harga merupakan hal yang tak terelakkan dalam pembangunan.
5. Koefisien produksi tetap. Robinson mengasumsikan bahwa untuk memproduksi satu unit output dipergunakan modal dan buruh dalam proporsi yang tetap. Asumsi ini tidak realistik karena dalam suatu perekonomian yang dinamis tidak ada koefisien produksi yang bersifat tetap. Malahan, penggantian modal dan buruh terjadi sepanjang waktu. Derajat penggantian terganttung pada sifat perubahan teknologi.

 Teori Perdagangan Internasional
Robinson juga tokoh penting dalam memperluas ekonomi Keynes sampai ke bidang dunia internasional. Secara tradisional, para ahli ekonomi menyatakan bahwa perubahan nilai tukar atau aliran uang akan memperbaiki setiap ketidakseimbangan yang terjadi. Negara dengan surplus perdagangan akan mendapatkan pemasukan uang atau penguatan nilai mata uang. Hal ini akan membuat harga barang mereka menjadi mahal bagi penduduk negara lain dan akan mengurangi ekspor. Negara yang defisit akan mengalami hal yang sebaliknya-barang mereka akan lebih murah di negara lain dan banyak mengekspor barang; menurut teori ekonomi standar, perubahan harga akan membawa perdagangan pada keseimbangan.
Berlawanan dengan pandangan konvensional ini, Robinson menyatakan bahwa ada suatu mekanisme penyesuaian Keynesian. Masalah perdagangan diselesaikan melalui perubahan pendapatan ketimbang melalui perubahan harga relatif. Negara yang mengalami defisit perdagangan gagal menjual barang yang cukup ke seluruh dunia. Konsekuensinya, produksi turun dan pengangguran meningkat. Akibatnya penduduk negeri ini mengurangi pembelian barang dan jasa dari negara lain sehingga defisit perdagangannya akan menuju ke posisi keseimbangan. Tapi hal ini berdampak pada negara surplus, yang kini mengalami penurunan permintaan barang yang mereka produksi. Surplus perdagangan mereka berkurang tetapi tingkat pengangguran mereka juga meningkat.
Robinson selanjutnya memperluas teori Keynes dengan meneliti perdagangan internasional dalam konteks yang dinamis atau bagaimana keseimbangan perdagangan berubah sepanjang waktu. Ketimbang menganggap perdagangan internasional sebagai suatu cara terbaik bagi negara-negara untuk membagi tugas memproduksi barang yang berbeda, melihat perdagangan luar negeri sebagai bagian strategi pertumbuhan nasional. Surplus perdagangan, khususnya ketika tercapai dengan spesialisasi dalam industri manufaktur, akan menaikkan tingkat keuntungan domestik yang akan memperbesar investasi dan perkembangan teknologi. Hal ini, pada gilirannya, akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja domestik dan memperbesar pendapatan. Karena itu perdagangan surplus dapat memicu perkembangkan jangka panjang dalam produktivitas dan taraf hidup. Dengan upaya untuk menghasilkan surplus perdagangan, kebijakan perdagangan akan menjadi bagian dari senjata ampuh yang bisa digunakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Teori ekonomi Joan robinson selalu terpusat pada dunia real, diamping tetap hati-hati menerima teori-teori ekonomi yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Analisanya tentang persaingan tak sempurna didasarkan pada sejauh mana perusahaan mengambil keputusan tentang harga, produksi dan tenaga kerja. Sumbnagannya pada makroekonomi post-Keynesian dan teori perdagangan internasional juga dianggap penting karena membantu para ekonom memahami kerja ekonomi yang sebenarnya.
Bidang ekonomi sellau didominasi oleh pria. Bagaimanapun, agak mengherankan bahwa disiplin matematis tak begitu bertanggung jawab terhadap semua ini. Ekonomi hanya memiliki sedikit sarjana ekonomi dan sedikit yang bergelar Ph.D dari kalangan wanita ketimbang ilmu-ilmu alam atau matematika. Di dalam kubu lelaki ini, Joan Robinson berdiri sebagai ahli ekonomi wanita yang paling terkemuka.